pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp. Peraturan Pemerintah (PP) NO. pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp

 
 Peraturan Pemerintah (PP) NOpp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp 16 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Satpol PP adalah Pegawai negeri

17 tahun 2019 tentang Pemenuhan. 273 This post: 124246 Total reads: 25 Reads. 16. kalteng. UU No. deteksi dan cegahdini; b. 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP; Pelatihan Bimtek dan Workshop Manajemen Puskesmas; Count per Day. Besaran bantuan keuangan kepada parpol ditentukan dalam PP ini dan dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan negara/daerah. Download. Kecamatan Puring Kencana. 6 tahun 2016; peraturan ini menjelaskan pemenuhan hak pegawai negeri sipil satpol pp oleh pemerintah, pembinaan teknis operasional, penghargaan dan. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Klinik. Peraturan Presiden No. permendagri-nomor-19-tahun-2013_ttg-pedoman-pakaian-dinas-perlengkapan-dan-peralatan-operasional-satpolpp download. SK PPID SATPOL PP 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 26, TLN No. A. Jawaban A dan B benar E. pengamanan; e. id; 22 Hlm. Bupati No. 2018/NO. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung: Mahkamah Agung memberi ukuran atau alasan suatu. PERBUP Boalemo No 61 th 2018 ttg Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal Satpol PP. Menurut PP ini, Satpol PP Provinsi. Kedatangan rombongan yang dipimpin Ketua Komisi I Syaiful Effendi ini membahas tentang implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004; PP No. Salah satu aturan yang mengatur tentang Satpol PP adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. go. Neraca Satpol PP dan WH Aceh Tahun 2018. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Bimtek Satpol PP Peningkatan Kapasitas Anggota Polisi Pamong Praja dan Penegakan Perda Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. PP Nomor 16 Tahun. ABSTRAK PERATURAN. 361 kali: Status: Diubah oleh : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Mencabut : Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Info Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 Tentang Satpol PP Mengenai Pasal 257 ayat 7. Harus menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 16 Th. PP No. Dasar hukum mengenai tugas dan tanggung jawab. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasai Perangkat Daerah Provinsi Jawa. Pd,M. 0813 6388 5678 ) Beranda; Profil. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 3 Mei. Satpol PP. NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Kalteng – Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah selalu berkoordinasi dengan seluruh Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Tengah. Lompat ke konten. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. Beranda. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (1448) Saran Masuk. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Mei 2018 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang SatPol PP sebagai pedoman untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan Empanang. TV - Mengenal tugas dan fungsi Satpol PP. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; Permendagri No. Pasal 9, dan Pasal 16. Pelatihan Bidang Hukum; 17. Pergub No 62 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu 1. 2020 tentang Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas; dan (3) Perdaayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Melaksanakan tugas pembinaan terhadap aparat Satpol PP. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. 18. 3 RENJA-P 2020 1. Harus menegakkan Perda dan juga Perkada. Mencabut : PERPRES No. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perangkat Daerah. A. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor : 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasai Perangkat Daerah Provinsi Jawa. NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7). pdf. 30 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. PP se Indonesia dengan Direktur Pol. ARTIKEL. 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Satpol PP;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205) PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. TAHUN 2023 SATPOL PP, DAMKAR & PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM. Anggota Satpol PP. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan. Saat ini pemerintah telah berupayaPenggunaan Senjata Api. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 18 Tahun 2016; PP No. LANDASAN HUKUMTAHUN 2023 SATPOL PP, DAMKAR & PENYELAMATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, yang meliputi kegiatan: a. Apel besar; dan e. Menurut PP ini, Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada gubernur. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. pembinaan dan penyuluhan; c. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Satpol PP Kabupaten Sukabumi dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda pun rutin dilaksanakan. Menurut PP ini, Satpol PP Provinsi. Kerja-Sama-daerah. LAKIP Tahun 2018. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; 3. Satpol PP bertugas menegakan perda, menyelenggarakan ketentraman ketertiban umum perlindungan masyarakat termasuk siswa sekolah. Harus menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman. PERBUP No. 2018. Bimtek PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP – Dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat,. 2018/NO. pdf. UU RI No. Perlindungan Masyarakat. R. “Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini. Meresahkan Warga Satpol PP Badung Tindak Tegas Pengepul Barang Bekas. Diklat Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. 2 Peraturan Pemerintah No. Namun nyatanya penegakan Perda oleh PPNS belum berjalan optimal ditunjukkan data penegakan Perda yang disampaikan pada Direktorat Pol PP dan Linmas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja [VII-VIII] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja [VII-VIII]. 75 16. Format Dokumen. Profil; Dasar Hukum; Visi Misi; Struktur Organisasi; Pejabat; Info Publik. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Satpol PP No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. METADATA PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; 17. Tugas dan Wewenang PPNS menurut Permendagri Nomor 3 Tahun 2019. Perda Jabar No. Permendagri) Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Bagi Polisi Pamong Praja (Pol PP), ditetapkan dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang mempunyai tugas menegakkan. Index. (3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh). Dibutuhkan kesungguhan serta komitmen terhadap tugas dan fungsinya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 16 Tahun 2018. (71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan tebih lanjut mengenai. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (242) Perda No. Dalam rangka menciptakan kondisi tersebut, maka diperlukan berbagai upaya maksimal dalam melaksanakan amanat Pasal 11 PP No. 19_th_2013 . 12 Tahun 2011; PP No. Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang No. Si. Nomor. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 75 Tahun 2018 Tentang PO Peningakatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Tehnik Pencegahan Kejahatan: Informasi Berkala: 2018Bab II Gambaran Pelayanan SatPol. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang. -cita berbangsa dan bernegara guna terselenggaranya Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (. Satpol PP sudah berusaha untuk mentertibkan PKL permanen dan semi permanen di berbagai sudut Kota Bandung dan memberikan sanksi kepada PKL, dengan diatur dalam Perda No 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat (Tibum Tranlinmas). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 4. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain meliputi :. 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 4. 2021/No. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satpol PP. PP No. Pasal 16 Dalam menyelenggarakan tupoksinya. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 9. minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri. Permendagri No. 16: Tahun: 2018: Tanggal Diundangkan: Kamis, 22 Maret 2018: Diunduh Sebanyak: 833. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,. 16 tahun 2018 tentang satuan Satpol PP pasal 5 yang memuat tugas Satpol PP adalah menegakkan perda dan perkada, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketetraman perlindungan masyarakat. 15 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Bimtek Satpol PP adalah pelatihan yang berhubungan dengan polisi pamong praja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; 10. Peraturan Pemerintah RI No. Berkala. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) Untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menegaskan tugas Satpol PP yaitu: menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta pelindungan masyarakat. pembinaan dan penyuluhan; c. Bupati Pringsewu Sujadi membuka acara sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), di aula Kantor Satpol PP Kabupaten ANTARA News lampung lampung update. Latar Belakang. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga. Keberadaan Satpol PP di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. implementasi peraturan pemerintah pp no 16 tahun 2018 tentang satpol pp terkait tugas pokok dan fungsi dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang efektif dan terukur guna membentuk polisi pamong praja yang profesional dan terlatih . Bimtek Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006. penyusunan program penegakan Perda Ketentuan Pasal 256 ayat (71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah dimaksud mengamanatkan pengaturan tebih lanjut mengenai Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tugas pokok dari Satpol PP No. Kecamatan Kalis. Download: Peraturan Kepolisian Negara Nomor 16 Tahun 2018 PDF. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 ayat (1). 4. Razia Koskosan Satpol PP Kota Tangsel Jaring Puluhan Pasangan tak Sah Pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap penanggung jawab dari bangunan tersebut namun tidak diindahkan sehingga dilakukan penindakan “Kami dari Gakumda penegak perundangundangan sudah. Pelayanan Minimal. id) – Rapat sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Satpol PP dan Permendagri tindak lanjutnya dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pada. Kode Etik. Pp 16 2018 satpol pp. Peraturan Pemerintah (PP) NO. PP No. 16 tahun 2018, Satpol PP memiliki tiga tugas pokok yakni, Menegakan Perda, Menyelenggarakan Ketentraman dan. Tahun 2014-2018 45 Tabel 2. Cemara Ujung Blok 11 No 2 Lantai 1 Jakarta 14260 021-2244. id) – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Baru I Sangkai, S. Kecamatan Puring Kencana. Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan. TUGAS POKOK Melaksanakan pen. Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemerintahan Dalam Negeri Beranda; Profile . Mari simak pembahasan mengenai tugas dan kewenangan Satpol PP.